Halsel ~ fbinews ~ net.
Dengan semangat sumpa pemuda tanggal 28 oktober tahun 2021.dengan tema"Dana Desa Untuk siapa" pemuda knpi halsel mengadakan dialog dengan instansi terkait,dalam hal pengelolaan DanaDesa di kabupaten halmahera selatan .nara sumber yang hadir dari instansi terkait,yakniDinas pemberdayaan masyarakat desa.diwakili kabid bumdes Anto,inspektorat Ali ode madi.kabid inspektu wilayah 2.
Dari inspektorat yang hadir di wakili kabid inspektur wilayah 2. Ali ode madi,Dalam sambutannya, beliu menyampaikan bahwa.inspektorat melaksanakan audit tidak ada kepentingan politik.
Dalam penjelsan kabid bumdes dari DPM ,terkait dengan stuban dibandung yng di pertanyakan sdr hakim perwakilan dari desa amasing.beliu menjelaskan bahwa stuban di bandung itu adalah tanggung jawab sepenuhnya dari kades yanh suda tertuang di RKPDES dan dapat di pertanggung jawabkan melalui LPJ tersebut.ucapnya.
Di tempat yang sama juga disampaikan ketua ABDESI BADI ISMAIL,menjelaskan terkait dengan teman2 kepala desa yang menyalagunakan dana desa sebenarnya wajar wajar saja.tapi beliu menyatakan korupsi sebenarnya suda di lakukan duluan sebelum kegiatan berjalan. hanya saja banyak kepala desa tidak mengerti tentang pengelolaan keuangan dengan baik.sehingga banyak teman teman kades korupsi.pungkas Badi.
Pantaun awak media fbinews bahwa dari dialog tersebut banyak perwakilan menyampaikan sanggahan terkait dengan pengelolalaan dana desa terindikasi tidak transparansi kades terhadap masaalah pengelolan keuangan desa.karena banyak para kades tidak memfungsikan bendahara,dan fungsi bpd juga tidak optimal dalam mengawasi kinerja kades.ucap sumitro ketua Gmni halsel.
Lanjut sumitro, mempertanyakan terkait dengan kades yang sudah di nyatakan ada temuan dan sudah di nonaktifkan,tapi kemudian di kembalikan sebagai kades.dengan alasan bahwa dari temuan sudah di kembalikn,jadi menurut sumitro bahwa hal seperti ini sangat aneh.pungkasnya.
Di tempat yang sama juga,perwakilan dari Gpm kab halsel Armain, menyoroti tentang hasil audit dari inspektiorat tidak jelas,dan dari dpmd juga terindikasi menyembunyikan kesalahan2 kades.Armain juga mengatakan bahwa pergantian 2 pejabat kepala desa, di kecamtan kasiruta barat di usulkan dari oknum pengurus partai politik,buksn dari BPD. ucap Armain.
Lanjut armain , mendesak kepada inspektorat agar supaya dalam melaksanakan audit supaya terbuka,dan untuk DPMD supaya lebih jelas juga dalam memeriksa setiap kades yang menyampaikan Lpj.pungkasnya.(~~hy ~~).
